Pemerintahan Opus Dei

Opus Dei dipimpin oleh seorang Prelat sesuai dengan Hukum Kanonik dan Anggaran Dasar-nya. Saat ini Prelat Opus Dei adalah Uskup Fernando Ocáriz

Pimpinan
Opus Dei - Pemerintahan Opus Dei

Prelatur Opus Dei diatur dibawah ketentuan-ketentuan hukum Gereja dan konstitusi apostolik Ut Sit, dan dengan Anggaran Dasar ( Statuta/Ketentuan Yuridis bagi Opus Dei). Kode Hukum Kanonik Tahun 1983 menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai Prelatur Pribadi dalam Kanon 294-297.

Prelat adalah Ordinaris dari Prelatur. Dia dan para Vikar yang mewakilinya memiliki yurisdiksi dalam Opus Dei. Saat ini, prelat Opus Dei adalah Uskup Fernando Ocáriz, Vicar General adalah Msgr. Mariano Fazio, dan the Vicar Sekretariat Pusat Magr. Antoni Pujals i Ginebreda. Badan Kuria dari Prelatur berkedudukan di Viale Bruno, Buozzi 73 00197, Roma, Italia.

Para imam Prelatur tergantung sepenuhnya pada Prelat. Beliau memberi mereka tugas pastoral, dan dalam pelaksanaannya mereka mengikuti dengan teliti pedoman pastoral keuskupan di mana mereka berkarya. Prelatur bertanggung jawab dalam bidang finansial terhadap imam-imamnya. Anggota awam tergantung pada Prelat dalam semua hal yang menyangkut misi spesifik Prelatur. Mereka berada dibawah otoritas sipil sama seperti warganegara lainnya, dan dibawah otoritas Gereja sama seperti umat awam Katolik lainnya.

Bentuk kepemimpinan Prelatur adalah kolegial. Prelat dan Vikarnya selalu melaksanakan pekerjaan mereka dibantu oleh dewan-dewan, yang kebanyakan terdiri dari kaum awam. Dewan untuk wanita disebut Dewan Penasehat Pusat dan dewan untuk pria Dewan General ; keduanya bertempat di Roma.

Kongres-kongres Umum Prelatur biasanya diselenggarakan delapan tahun sekali. Kongres itu dihadiri oleh para anggota dari negara-negara di mana Opus Dei berada. Dalam kongres tersebut karya-karya Prelatur dipelajari, dan pengarahan kegiatan pastoral untuk masa depan diusulkan, yang kemudian disampaikan kepada Prelat. Dalam setiap kongres Prelat mengangkat dewan-dewan baru.

Prelatur dibagi dalam area atau teritori yang disebut regio. Setiap regio, yang batasnya tidak selalu sama dengan suatu negara tertentu, dikepalai oleh Vikar Regional dan dua dewan: sebuah Dewan Penasehat Regional untuk wanita dan Komision Regional untuk pria. Ada beberapa regio yang dibagi lagi menjadi beberapa delegasi. Dalam batas wilayahnya, setiap delegasi juga memiliki sebuah organisasi pemerintahan tersendiri : seorang Vikar delegasi dibantu oleh dua dewan. Pada tingkat lokal terdapat centre Opus Dei untuk mengurus sarana pembinaan dan pelayanan pastoral bagi anggota-anggota Prelatur di daerah tertentu. Ada centre untuk wanita, dan ada yang untuk pria. Setiap centre diatur oleh sebuah dewan lokal, yang dipimpin oleh seorang awam (direktur), dan terdiri dari setidaknya dua anggota lainnya dari Prelatur. Untuk pelayanan imamat bagi para anggota di setiap centre Opus Dei, Prelat menugaskan seorang imam dari presbiteratnya.

Tidak ada jabatan dalam Opus Dei yang dipegang seumur hidup, kecuali jabatan Prelat.

Semua anggota Prelatur bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga dari hasil pekerjaan mereka. Selain menanggung biaya hidup mereka sendiri, para anggota Opus Dei dan juga para Kooperator menanggung biaya untuk melaksanakan karya pastoral Prelatur. Biaya ini terutama untuk tunjangan hidup dan pembinaan para imam Prelatur, untuk Kuria Prelatur dan centre Prelatur di setiap daerah atau delegasi, dan untuk karya amal Prelatur. Para anggota Opus Dei juga memberi sumbangan kepada gereja-gereja setempat, paroki, dll

Prelatur tidak campur tangan dalam hal-hal temporal yang dihadapi oleh para anggota sesuai dengan sifat misinya yang semata-mata spiritual . Setiap anggota bertindak dengan kebebasan dan tanggung jawab sendiri, dan Opus Dei tidak menganggap keputusan-keputusan para anggota sebagai keputusannya. Statuta Opus Dei menentukan bahwa dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan profesional, sosial dan politik, setiap anggota Prelatur, dalam batas-batas yang ditetapkan oleh ajaran Gereja Katolik yang menyangkut masalah iman dan moral, memiliki kebebasan penuh seperti umat Katolik lainnya. Pimpinan Prelatur harus menghindari sepenuhnya, bahkan juga dalam memberi nasihat tentang hal ini.